KATANYA-Pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam Sarasehan Kebudayaan Nusantara yang digelar Yayasan Bambu Indonesia di Cibinong, Bogor, awal Maret lalu, patut dibaca lebih dari sekadar laporan kegiatan seremonial. Dalam forum bertema “Kebudayaan Pancasila sebagai Daya Hidup Bangsa Menuju Peradaban Nusantara Berkelanjutan” tersebut, Fadli Zon mengajukan satu tesis penting: Indonesia tidak cukup dipahami hanya sebagai nation state, melainkan juga sebagai civilizational state atau negara peradaban. Di titik inilah kebudayaan ditempatkan bukan sebagai ornamen, melainkan sebagai fondasi hidup bangsa.
Gagasan tersebut menjadi relevan karena menyentuh persoalan mendasar kebudayaan Indonesia hari ini. Selama ini, kebudayaan kerap hadir dalam wacana publik sebagai sesuatu yang perlu “dilestarikan”, tetapi jarang diposisikan sebagai kekuatan yang secara aktif membentuk arah masa depan. Padahal, dalam banyak pengalaman peradaban dunia, kebudayaan justru menjadi sumber daya strategis yang menentukan daya tahan dan daya saing bangsa.
Dalam paparannya, Fadli Zon menyebutkan bahwa hingga kini Indonesia telah mendata 2.727 Warisan Budaya Takbenda (WBTb), sementara puluhan ribu lainnya masih berada dalam proses registrasi dan verifikasi. Data tersebut disampaikan Fadli dalam sarasehan tersebut dan dilansir dari keterangan resmi Kementerian Kebudayaan pada Senin, 2 Maret 2026. Angka ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan penanda luasnya spektrum pengetahuan, praktik, dan nilai yang hidup di tengah masyarakat Nusantara—dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
Penegasan tentang Indonesia sebagai negara peradaban semakin memperoleh pijakan ketika Fadli Zon merujuk pada temuan ilmiah terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Nature pada 22 Januari 2026. Publikasi tersebut mengungkap keberadaan lukisan purba berusia sekitar 67.800 tahun di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Temuan ini tidak hanya menggeser peta kronologi seni prasejarah dunia, tetapi juga memperkuat posisi Nusantara sebagai salah satu wilayah awal perkembangan ekspresi simbolik manusia (Aubert et al., 2026). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari peradaban yang telah berakar puluhan ribu tahun lalu.
Namun, menyebut Indonesia sebagai negara peradaban tentu bukan tanpa risiko. Ia bisa menjadi jargon besar yang berhenti di tingkat retorika jika tidak disertai langkah konkret. Di sinilah pentingnya membaca gagasan Fadli Zon secara kritis-positif: sebagai undangan untuk menata ulang cara pandang kita terhadap kebudayaan. Negara peradaban menuntut kebudayaan hadir dalam kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, hingga tata kelola lingkungan—bukan sekadar dalam festival dan peringatan simbolik.
Dalam konteks ini, pernyataan Fadli Zon bahwa kebudayaan adalah sumber daya strategis sekaligus soft power diplomasi patut dicermati. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum yang sama, dengan menegaskan bahwa di banyak negara maju, budaya tidak hanya dilindungi, tetapi juga dikembangkan melalui industri budaya dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Indonesia, menurutnya, memiliki fondasi budaya yang sangat kokoh untuk itu. Tantangannya adalah bagaimana mengelola kekayaan budaya tersebut tanpa mereduksinya menjadi komoditas semata yang terlepas dari konteks sosial dan ekologisnya.
Kebudayaan, sebagaimana ditegaskan oleh UNESCO, merupakan sistem hidup yang terus bergerak dan bertransformasi. Warisan budaya takbenda hanya bermakna jika terus dipraktikkan dan diwariskan oleh komunitas pendukungnya dalam kehidupan sehari-hari (UNESCO, 2003). Karena itu, pelestarian kebudayaan tidak cukup dilakukan melalui pendataan dan penetapan administratif, tetapi harus diiringi dengan penguatan ruang hidup budaya itu sendiri.
Di titik inilah Pancasila menemukan relevansinya sebagai kerangka kebudayaan. Fadli Zon menegaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang digali oleh para pendiri bangsa dari pengalaman historis dan karakter peradaban Indonesia. Jika dibaca dalam perspektif kebudayaan, Pancasila dapat dipahami sebagai etika hidup bersama yang menuntun relasi antara manusia, masyarakat, dan alam. Ia bukan hanya dasar negara, tetapi juga cultural framework bagi kehidupan kebangsaan.
Sarasehan Kebudayaan Nusantara juga menunjukkan bahwa wacana kebudayaan tidak berhenti di tingkat pusat. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan kebudayaan sebagai pemersatu masyarakat melalui visi pembangunan “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Jejak sejarah Kerajaan Kutai melalui Prasasti Yupa, keberadaan Taman Budaya, serta penetapan 56 warisan budaya daerah, menjadi bukti bahwa kebudayaan memiliki basis material dan simbolik yang nyata di daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam penguatan kebudayaan, termasuk penetapan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesia sebagai bagian dari program UNESCO Memory of the World. Ia menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan di Jawa Barat diarahkan pada penguatan karakter generasi muda berbasis nilai leluhur sekaligus pelestarian lingkungan.
Meski demikian, satu pertanyaan penting perlu terus diajukan: bagaimana memastikan bahwa gagasan besar tentang negara peradaban benar-benar menyentuh kehidupan komunitas budaya di akar rumput? Di banyak wilayah Nusantara, terutama di daerah 3T, komunitas adat masih menghadapi keterbatasan akses, marginalisasi pengetahuan lokal, dan tekanan pembangunan yang kerap mengabaikan keberlanjutan budaya dan ekologi. Tanpa keberpihakan nyata kepada mereka, wacana kebudayaan berisiko menjadi elitis dan simbolik.
Karena itu, pemajuan kebudayaan perlu ditopang oleh riset berbasis komunitas, dokumentasi partisipatif, serta kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan cultural sustainability yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar keempat pembangunan berkelanjutan, sejajar dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hawkes, 2001). Dalam kerangka ini, kebudayaan bukan hanya diwariskan, tetapi dirawat sebagai sumber daya hidup yang memberi makna dan arah bagi pembangunan.
Sarasehan Kebudayaan Nusantara di Cibinong dapat dibaca sebagai titik temu antara gagasan, kebijakan, dan harapan. Ia membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan budayawan untuk menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan. Namun pekerjaan rumahnya masih panjang: menerjemahkan gagasan negara peradaban ke dalam praktik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Di tengah situasi ini, tantangan utama pemajuan kebudayaan terletak pada kemampuan menerjemahkan gagasan besar ke dalam praktik yang berpihak pada komunitas dan berkelanjutan secara sosial maupun ekologis. Kebudayaan tidak cukup dirayakan sebagai warisan masa lalu, tetapi perlu dihadirkan sebagai kerangka etis dan pengetahuan hidup yang menuntun cara kita membangun masa depan bersama. Dengan kesadaran sejarah dan tanggung jawab peradaban, wacana kebudayaan seharusnya terus diuji, dikritisi, dan diperkaya agar tetap relevan bagi kehidupan masyarakat yang terus berubah.
